PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP PEKERJA MIGRAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG = FULFILLMENT OF RESTITUTION RIGHTS FOR MIGRANT WORKERS VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING

Dalam kasus yang diteliti bahwa dalam pemenuhan hak restitusi masih menuai polemik dikarenakan dalam praktiknya hak restitusi masih ada yang ditolak dan diterima dalam putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran dan faktor- faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhaan restitusi pekerja mingran terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris yang menggabungkan analisis perundang-undangan (statute Approach) dengan data empiris dari realitas sosial yang kerap terjadi di masyarakat atau pendekatan kasus (Case Approach). Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dan normatif yuridis untuk menjadi acuan dalam pemenuhaan restitusi terhadap pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian ini menujukkan (1) pertimbangan hakim dalam kasus pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang dengan nomor 1313/Pid.sus/2023/PN.Mks telah memenuhi unsur pasal maka secara sah dan meyakinkan bahwa kasus tersebut telah mempunyai kepastian hukum dengan dasar pertimbangan hakim telah memuat dua unsur yakni unsur formil dan unsur materil. (2) Kendala dalam pelaksanaan pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang terletak pada struktur hukum selaku penegak hukum, substansi hukum aturan normatif yang berlaku dan budaya hukum yang keterkaitannya untuk mencapai sistem hukum yang baik demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat.