PRESPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI PADA APARAT PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI = DISTRIBUTIONAL JUSTICE PRESPECTIVE IN THE IMPOSING OF DEATH PENALTY CARRIED OUT BY LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN THE IMPOSING OF DEATH PENALTY

Perspektif Keadilan Distributif Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Aparat Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI). Dibimbing Oleh Aswanto Sebagai pembimbing Utama dan H. M. Said Karim sebagai Pembimbing Pendamping. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi telah memenuhi asas keadilan, dan untuk mengetahui perspektif keadilan distributif dalam penjatuhan pidana mati terhadap aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi di masa akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertama pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi tidak memenuhi asas keadilan distributif. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan hakim hanya berdasarkan pada sisi sosiologis seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun), sedangkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sisi sosiologis lainnya, yaitu bahwa Jaksa Pinangki merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ketika Jaksa Pinangki justru menjadi salah satu aktor utama dalam tindak pidana korupsi, sudah sewajarnya mendapatkan hukuman yang lebih berat dari yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Kedua, perspektif keadilan distributif terhadap aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi di masa akan datang adalah dapat diterapkannya sanksi pidana mati sebagai bentuk lahirnya efek jera. Penerapan sanksi pidana mati tersebut dapat diwujudkan dengan memperbaiki kelemahan dalam frasa “keadaan tertentu” pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga memperluas ketentuan dalam frasa “keadaan tertentu”, yaitu bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dapat dijatuhkan pidana mati. Kata Kunci: Keadilan, Pidana Mati, Korupsi.