Análisis Yuridis Sanksi Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Piana Kekerasan Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat ( Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN TKA)= JURIDICAL ANALYSIS OF SANCTIONS FOR RESTITUTION TO PARENTS AGAINST CHILDREN WHO COMMIT CHILD VIOLENCE CRIMES RESULTING IN SERIOUS INJURIES (STUDY OF DECISION NUMBER 6/PID. SUS-ANAK/2023 PN TKA

ANDI DELFI MAHARANI (B011211235). Analisis Yuridis Sanksi Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 6/pid.sus-anak/2023 Pn Tka). Dibimbing oleh Nur Azisa Latar Belakang: Penelitian disusun untuk mengetahui sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat khususnya dalam Putusan Nomor 6/pid.sus-anak/2023 Pn.Tka. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam menjatuhkan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum yang digunakan mulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dan menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil: dalam tindak pidana kekerasan ini adalah anak, maka diterapkan asas lex specialis derogat legi generali yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis), yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dalam Pasal 76C dan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kesimpulan: pengembalian kepada orang tua yang dimana dalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi mereka yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang dimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA dimana dapat dikenakan proses pidana anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang salah satunya dengan pengembalian kepada orang tua.