ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PERPAJAKAN (Studi Putusan Nomor 75/PID.SUS-TPK/2023/PN.JKT.PST) = LEGAL ANALYSIS OF CORRUPTION WHAT TAX OFFICIALS DO (Study of Decision Number 75/PID. SUS-TPK/2023/PN. JKT. PST)

ZAURAH IRDINA HANI (B011211008). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Perpajakan (Studi Putusan Nomor 75/PID.SUS-TPK/2023/PN.JKT.PST). Dibimbing oleh Syarif Saddam Rivanie selaku Pembimbing. Latar Belakang: Penelitian ini disusun untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat perpajakan khususnya pada putusan nomor 75/PID.SUS-TPK/2023/PN.JKT.PST. Tujuan: untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat perpajakan berdasarkan Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perpajakan, serta menganalisis penerapan hukum pidana materil tindak pidana korupsi oleh pejabat perpajakan pada putusan nomor 75/PID.SUS-TPK/2023/PN.JKT.PST. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang – undangan, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian hukum terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dianalisis secara preskriptif – normatif. Hasil: Penulis dalam menganalisis penelitian ini menemukan hasil penelitian berupa (1) Adanya pengaturan tindak pidana korupsi yang diatur pada Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang perpajakan yang mengatur unsur yang sama namun kedua ketentuan tersebut memiliki fokus dan latar belakang yang berbeda. (2) Penerapan hukum pidana jika merujuk pada asas lex specialis sistematis dan asas turunan lex consumen derogate legi consumte. Kesimpulan: penerapan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi pada putusan nomor 75/PID.SUS-TPK/2023/PN.JKT.PST. masih kurang tepat jika dilihat dari rumusan pasal dalam dakwaan yang sebenarnya Undang-Undang Perpajakan lebih mengakomodir dalam pemenuhan unsur yang diperbuat oleh pelaku sebagai pejabat perpajakan.