ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN SEBAGAI SUBSIDER PIDANA UANG DENDA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI = ANALYSIS OF THE IMPOSITION OF IMPRISONMENT AS SUBSIDIARY PENALTY FOR FINES IN CORRUPTION CRIME CASES

PIDANA KURUNGAN SEBAGAI SUBSIDER PIDANA UANG DENDA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai pembimbing utama. Latar Belakang: Ketidakseragaman jangka waktu pidana kurungan subsider pidana denda dalam konteks tindak pidana korupsi menjadi permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum. Adanya perbedaan jangka waktu pidana kurungan sebagai subsider pidana denda dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan hak terdakwa. Selain itu, pertimbangan-pertimbangan atau yang menjadi penentu jangka waktu pidana kurungan subsider pidana denda juga penting diketahui untuk menjamin terpenuhinya hak terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan persamaan di muka hukum, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1). Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penerapan hukum positif Indonesia terkait dengan pidana kurungan sebagai subsider denda pada perkara tindak pidana korupsi dan memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan sebagai subsider pada perkara tindak pidana korupsi. Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang digunakan mulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara preskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dan menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil: Adapun hasil dari penelitian ini, 1) Penerapan pidana kurungan sebagai subsider dari pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar masih menunjukkan inkonsistensi. Perbedaan durasi pidana kurungan yang dijatuhkan dalam kasus dengan karakteristik serupa mencerminkan ketidakseragaman dalam putusan hakim. 2) Hakim tidak menyebutkan hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda karena Undang-Undang PTPK maupun KUHP tidak mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, terjadi perbedaan lamanya pidana kurungan pengganti denda pada perkara tindak pidana korupsi. Kesimpulan: Hakim tidak menyebutkan hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda karena Undang-Undang PTPK maupun KUHP tidak mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, terjadi perbedaan lamanya pidana kurungan pengganti denda pada perkara tindak pidana korupsi.