ANALISIS TANTANGAN LINGKUNGAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI WALANAE = ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL CHALLENGE IN SOCIAL FORESTRY MANAGEMENT IN THE WALANAE RIVER BASIN AREA

Memanfaatkan Kawasan untuk membuat kebun dan areal pertanian. Pemerintah menganggap praktek-praktek tersebut sebagai faktor yang merusak hutan. Dan tindakan yg dilakukan oleh Pemerintah adalah penegakan hukum dan mengalienisasikan masyarakat dengan hutan. Hal tersebut menjadikan masyarakat anti terhadap Staf Kehutanan dan tidak peduli akan keberadaan, manfaat jangka panjang dan fungsi hutan. Untungnya pada tahun 2015 Pemerintah Sulawesi Selatan merubah paradigma dengan mersepon positif terhadap kebijakan yang memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan melalui skema perijinan Perhutanan Sosial. Tujuan. Disertasi yang terdiri dari tiga penelitian yang simultan ini bertujuan untuk mengungkapkan (un-packing), berbagai kondisi dan interkasi masyarakat dengan hutan di DAS Walanae Kabupaten Bone pada periode sebelum dan sesudah diterbitkannnya kebijakan Perhutanan Sosial. Penelitian pertama menganalisa series dinamika tutupan lahan sebagai tantangan lingkungan. Berdasarkan temuan penelitian pertama. Dilakukan penelitian kedua untuk mendapatkan penejelasan lebih dalam dan lengkap dengan menggunakan metode DPSI. Kondisi tutupan lahan sebelum terbitnya izin Perhutanan Sosial dari total area kawasan yang merupakan hutan hanya 32%, sedangkan sisanya sebagai areal pertanian sebanyak 44%, dan lahan yang tidak produktif mencapai 24%. Kondisi terus stagnan hingga diterbitkannnya izin di tahun 2017 dan 2018. Kondisi tutupan lahan terkini pasca diterbitkannya izin Perhutanan Sosial di Kabupaten Bone, berpatokan pada tahun 2023 terjadi pengurangan pada tutupan lahan tidak produktif sekitar 6 %, sehingga yang tidak produktif ini berubah dari 24 % berkurang menjadi 18 %. Luas pertanian stagnan tetapi relatif tinggi yaitu 41 %, areal berhutan bertambah sebanyak 8% sehingga menjadi 41 % dari total area kawasan hutan. Implementasi pengelolaan hutan melalui skema Perhutana sosial di Das Walanae dengan sampel dari 4 Desa menunjukkan laju kerusakan hutan berkurang, laju reforestasi bertambah, sekaligus tidak ada penurunan kesejahteraan bahkan menghasilkan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan bersama. Diperlukan sebuah strategi yang dapat mendorong terwujudnya penerapan perhutanan social diantaranya, penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan, pemasaran produk hasil hutan, dan pengembangan usaha, sinergi antar stakeholder, penegakan hukum, dan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi. Dari temuan penelitian pertama dan kedua yang berkorelasi positif kearah perbaikan lingkungan dan kesejahteraan. Maka Implementasi perhutanan sosial yang lebih responsif perlu dirancang bersama antara masyarakat dan pemerintah yang dirumuskan dalam penelitian ketiga