PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KONFLIK UKRAINA-RUSIA TAHUN 2022 = PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS IN THE UKRAINIAN-RUSSIAN CONFLICT IN 2022

Artikel ini membahas tentang upaya pemerintah Ukraina untuk melindungi warga sipilnya terutama melindungi hak-hak perempuan yang berada di zona konflik, sebagaimana yang kita ketahui bahwa konflik yang terjadi antara Rusia-Ukraina semakin memanas dan kembali menyita perhatian dunia internasional. Ketegangan yang semakin memuncak ketika Rusia melakukan invasi militer terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022, yang disebabkan oleh rencana Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO, sehingga menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional Rusia. Seiring berjalannya waktu, konflik bersenjata menimbulkan dampak negatif dan kerugian khususnya bagi kaum perempuan yang menjadi pihak yang paling rentan dan menderita akibat invasi, karena risiko lebih tinggi mengalami kekerasan fisik, belum lagi mengalami pelecehan seksual, kekerasan seksual (pemerkosaan, rudapaksa, budak seksual, penculikan), perdagangan manusia, dll. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research). Rusia dalam invasinya terhadap Ukraina melakukan berbagai pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam Statuta Roma 1998 yang berhubungan dengan “Kejahatan Perang” yang secara eksplisit bertentangan dengan prinsip- prinsip fundamental di Hukum Internasional. Sehingga telah membawa kasus Rusia dan Ukraina berada dalam yurisdiksi MPI melalui jenis kejahatan (Pasal 5c). Selanjutnya penelitian ini menganalisis tentang kepatuhan pemerintah Ukraina terhadap UNSCR 1325 terkait agenda perempuan dalam konflik dan bagaimana Ukraina mematuhinya dan mengimplementasikannya. Studi ini menggambarkan bahwa pemerintah Ukraina telah menerapkan indikator dengan mengadopsi UNSCR 1325 (2000) National Action Plan (NAP)/(Rencana Aksi Nasional) sebagai kerangka implementasi karena tujuan- tujuan yang ada di dalamnya selaras dengan agenda-agenda dari UNSCR 1325, dimana keempat pilar utama dalam UNSCR 1325, yakni participation, prevention, protection, dan relief & recovery, diterapkan penuh dalam National Action Plan (NAP) (2020-2025).