TANGGUNG JAWAB KANTOR NOTARIS BAGI KEPESERTAAN PEGAWAI NOTARIS PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN = THE RESPONSIBILITIES OF A NOTARY OFFICE REGARDING THE PARTICIPATION OF NOTARY EMPLOYEES IN THE SOCIAL SECURITY EMPLOYMENT AGENCY

ARNETA A. PUTRI SALMAN (B022212029) dengan judul TANGGUNG JAWAB KANTOR NOTARIS BAGI KEPESERTAAN PEGAWAI NOTARIS PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN. Di bawah bimbingan Marwati Riza dan Romi Librayanto. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab kantor notaris terhadap partisipasi pegawai notaris dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kota Makassar, serta menganalisis implikasi hukum bagi notaris yang tidak mendaftarkan pegawainya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang berlokasi di kantor notaris di Makassar. Metode penelitian empiris dilakukan melalui studi lapangan yang melibatkan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer dari wawancara serta data sekunder berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab kantor notaris terhadap partisipasi pegawai notaris dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tanggung jawab kantor notaris terhadap kepesertaan pegawai notaris pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) di Kota Makassar adalah memastikan pegawainya terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan perlindungan sosial yang layak. Tanggung jawab ini mencakup pendaftaran pegawai, penghitungan dan pembayaran iuran, pelaporan kecelakaan kerja, serta penggantian biaya perawatan bagi pegawai yang mengalami kecelakaan kerja jika mereka belum terdaftar dalam program BPJS. Namun, pelaksanaan tanggung jawab ini di Kota Makassar masih belum optimal. Banyak notaris yang hanya mendaftarkan pegawainya pada satu program BPJS saja, sehingga pegawai tidak mendapatkan perlindungan sosial yang lengkap. (2) Implikasi hukum bagi notaris yang tidak mendaftarkan pegawainya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Makassar diantaranya, jika pegawai notaris mengalami kecelakaan kerja dan belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, notaris wajib menanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan. Selain itu, pegawai yang tidak terdaftar akan kehilangan hak-haknya atas jaminan sosial. Bagi notaris, selain menanggung biaya perawatan, mereka juga berisiko dikenakan sanksi administratif. Selain itu, sanksi pidana dapat dikenakan dengan ancaman hukuman penjara hingga delapan tahun dan denda hingga satu miliar rupiah, serta sanksi perdata berupa kewajiban membayar ganti rugi.