Fathiyah, Andi Nurul (2025) Analisis Hukum Penetapan Ruang terbuka Hijau di atas Tanah Milik Perseorangan di Kabupaten Majene = Legal Analysis Of The Designation Og Green Open Spaces On Privately Owned Land In Kabupaten Majene. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/49389/1.hassmallThumbnailVersion/B022202056-kfTQht89BHsxNd7q-20250120144131.jpeg)

B022202056-kfTQht89BHsxNd7q-20250120144131.jpeg
Download (68kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B022202056-1-2.pdf
Download (814kB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B022202056-dp.pdf
Download (291kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B022202056-full.pdf
Restricted to Repository staff only until 14 January 2027.
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penetapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di atas tanah milik perseorangan di Kabupaten Majene. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam prosesnya. Penelitian ini juga berusaha untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki efektivitas kebijakan ini dalam mencapai tujuan menyediakan RTH yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi Masyarakat Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang mengkombinasikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi kebijakan RTH di Majene, serta untuk menilai kendala-kendala yang dihadapi oleh pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pemilik tanah, dan masyarakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan antara peraturan hukum yang ada dengan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penetapan RTH di Kabupaten Majene masih belum optimal. Kendala utama yang ditemukan antara lain resistensi dari pemilik tanah yang enggan menyerahkan tanahnya karena alasan ekonomi dan ketidakpastian kompensasi yang diberikan, keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk pembebasan tanah, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat RTH. Selain itu, koordinasi yang lemah antara instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan BPN, turut memperburuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya sosialisasi yang lebih intensif, mekanisme kompensasi yang lebih transparan, dan penguatan koordinasi antar instansi untuk mengatasi hambatan- hambatan tersebut.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Ruang Terbuka Hijau (RTH), tanah perseorangan, Kabupaten Majene, kebijakan, kendala. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Kenotariatan |
Depositing User: | Unnamed user with username pkl2 |
Date Deposited: | 12 Sep 2025 05:18 |
Last Modified: | 12 Sep 2025 05:18 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/49389 |