Penerapan Hukum Pembuktian Pengakuan Berklausula dalam Sengketa Harta Bersama = Application evidentiary law on claused confessions in Join Property disputes

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembebanan pembuktian terhadap pengakuan berklausula dalam perkara gugatan harta bersama dan mengkaji implementasi penerapan asas audi et alteram partem dalam pertimbangan Hakim terhadap putusan sengketa harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research) atau data sekunder. Menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dan pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) Pembebanan pembuktian terhadap pengakuan berklausula dalam perkara gugatan harta bersama menemukan kealpaan dalam penerapan hukum tentang prinsip, pedoman dan penerapan beban pembuktian terkait syarat sahnya pengakuan berklausula dalam sengketa harta bersama. Sebagaimana dalam perkara Nomor 223/Pdt.G/2023/Pa.Skg penerapan hukum pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menimbulkan beban pembuktian yang menunjukkan kealpaan penerapan hukum hakim tentang syarat sahnya beban bukti pengakuan sebagai dasar hakim tingkat pertama memutus perkara, sehingga berakibat merugikan hak- hak pihak tergugat rekonvensi. Sedangkan pada tingkat banding Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.Mks, menyatakan judex facti mempertimbangkan beban pembuktian pengakuan terhadap bukti surat yang diajukan oleh tergugat rekonvensi, sehingga dalam perkara ini hakim tinggi memutuskan membatalkan sebagian putusan dalam putusan pengadilan tingkat pertama; (2) Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem oleh majelis hakim dalam perkara nomor: 0223/Pdt.G/2023/PA.Skg ditemukan kealpaan penerapan Asas Audi Et Alteram Partem oleh majelis hakim tingkat pertama yang hanya mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam pertimbangan hukumnya dan mengesampingkan bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat Rekonvensi. Sedangkan pada tingkat banding Nomor 0113/Pdt.G/2023/PTA.Mks menyatakan bahwa objek utang bersama serta salah satu objek sengketa harta bersama tersebut tidak termasuk dalam harta bersama, karena hakim mempertimbangkan bukti surat sebagai alat bukti yang sah untuk meneguhkan bahwa utang tersebut murni milik Penggugat Rekonvensi dan objek harta bersama yang didalilkan bukan merupakan objek harta bersama.