PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH YANG BANGUNANNYA DIKLAIM SEBAGAI CAGAR BUDAYA = LEGAL PROTECTION OF LAND OWNERSHIP WHOSE BUILDINGS ARE CLAIMED AS CULTURAL HERITAGE

Tujuan penelitian. (1) Untuk menganalisis bentuk pengecekan sertipikat terhadap tanah yang bangunannya merupakan cagar budaya yang menjadi objek jual beli. (2) Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pemilik tanah yang bangunannya diklaim sebagai cagar budaya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Empiris, berupa penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum kepemilikan tanah yang di atasnya terdapat bangunan cagar budaya dalam konteks rencana tata ruang di Indonesia. Bangunan cagar budaya sering kali menjadi objek sengketa karena pembatasan penggunaannya dapat berbenturan dengan hak-hak atas tanah milik individu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi dasar hukum utama dalam kasus ini, akan tetapi pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya integrasi data antara lembaga pertanahan dan pelestarian cagar budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris, melibatkan analisis hukum dokumen serta wawancara dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pelestarian Cagar Budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengecekan sertipikat tanah belum sepenuhnya mencakup informasi terkait status bangunan cagar budaya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah. Untuk itu, diperlukan integrasi sistem informasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi pelestarian budaya, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyelaraskan perlindungan hukum hak atas tanah dengan pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.