EFEKTIFITAS TERHADAP DUA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TANAH YANG BERBEDA TERHADAP OBJEK YANG SAMA = Effectiveness of Two Different Land Tax Object Sales Values for the Same Object

ABSTRAK MUCHLISIN (B022202007). “Efektifitas Terhadap Dua Nilai Jual Objek Pajak Tanah Yang Berbeda Terhadap Objek Yang Sama”. (dibimbing oleh Romi Librayanto dan Naswar) Penelitian Ini bertujuan Untuk (1) Untuk menganalisis bentuk sistem perpajakan terhadap objek tanah yang peralihan hak nya melalui jual beli. (2) Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pemilik tanah terhadap tanah yang dasar pengenaan pajak nya tidak sesuai dengan hukum positif. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Empiris, berupa penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan dan kepastian hukum kepemilikan tanah yang peralihan hak nya melalui jual beli, dalam konteks pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau bphtb sering kali menjadi objek permainan oknum perpajakan karena dasar pengenaan perhitungannya tidak sesuai dengan aturan undang undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 46 ayat 2 tentang dasar pengenaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan Peraturan daerah kabupaten sidrap nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi dasar hukum utama dalam kasus ini, akan tetapi pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya integrasi data antara lembaga pertanahan dan Badan Pendapatan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris, melibatkan analisis hukum dokumen serta wawancara dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pendapatan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengenaan pajak bea perolehan hak atas tanah (bphtb) di kabupaten sidrap menyimpang dari aturan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah. Untuk itu, diperlukan integrasi sistem informasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi pemungut pajak bea perolehan hak atas tanah, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengenaan pajak bea perolehan hak atas tanah. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyelaraskan perlindungan hukum dan kepastian hukum para pemegang hak atas tanah dengan Badan Pendapatan Daerah sebagai badan pemungut pajak.