PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR = SUPERVISION OF WOOD PROCESSING INDUSTRY LICENSING IN POLEWALI MANDAR REGENCY

MUHAMMAD ILHAM (B021201074). PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR. Dibimbing oleh A.M. Yunus Wahid sebagai Pembimbing Utama dan Ahsan Yunus sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli terhadap perizinan industri pengolahan kayu di Kabupaten Polewali Mandar serta untuk mengetahui akibat hukum bagi industri pengolahan kayu di Kabupaten Polewali Mandar tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Lokasi Penelitian dilakukan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mapilli dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar. Jenis dan sumber data pada penelitian ini yakni, data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan dan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun skripsi yang terkait dengan penelitian penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Implementasi pengawasan oleh UPTD KPH Mapilli terhadap industri pengolahan kayu di Kabupaten Polewali Mandar masih belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan patroli rutin, pendataan izin operasional, serta pemeriksaan sumber bahan baku kayu untuk memastikan legalitasnya. KPH juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pengurusan izin sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, yang mewajibkan pemenuhan izin seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan lainnya. (ii) Industri pengolahan kayu yang beroperasi tanpa memenuhi ketentuan perizinan di Kabupaten Polewali Mandar menghadapi berbagai konsekuensi hukum yang dirancang untuk menjaga kelestarian hutan dan menegakkan tata kelola kehutanan yang baik. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan perizinan mencakup sanksi pidana dan administratif, sesuai dengan peraturan yang berlaku.