ESENSI BANK TANAH PADA PENGELOLAAN TANAH BEKAS HAK DI INDONESIA = THE ESSENCE OF LAND BANKING IN THE MANAGEMENT OF EX-TITLE LAND IN INDONESIA

Andi Evy Anggraeni. B013211023. Esensi Bank Tanah Pada Pengelolaan Tanah Bekas Hak di Indonesia, dibimbing oleh Abrar Saleng, Farida Patittingi dan Sri Susyanti Nur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan hakikat dari Bank Tanah pada pengelolaan tanah terhadap tanah bekas hak, mengkaji dan menemukan implementasi prinsip transparansi Bank Tanah dalam pengaturan Bank Tanah terhadap tanah bekas hak, mengkaji dan menemukan pengaturan Bank Tanah terhadap tanah bekas hak yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir induktif. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: 1) Hakikat Bank Tanah terhadap tanah bekas hak adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan atau fungsi sebagai penyedia tanah, pendistribusi dan pengendali harga tanah. 2) Implementasi tugas, fungsi dan kewenangan Bank Tanah harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparan yang mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu menyampaikan secara informatif dan terbuka atas dua hal yaitu transparan terhadap pengelolaan dana/keuangan lembaga Bank Tanah dan transparan terhadap pengelolaan tanah, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pendistribusian tanah. 3) Rekonstruksi Pengaturan yang ideal terhadap Bank Tanah dalam mengelola tanah-tanah bekas hak adalah dengan mempertegas tugas, fungsi dan kewenangan Bank Tanah dan memperjelas struktur kelembagaan Bank Tanah agar tidak terjadi tumpah tindih kewenangan, sehingga Bank Tanah dapat dijalankan secara optimal. Upaya mempertegas tugas, fungsi dan kewenangan, serta struktur kelembagaan Bank Tanah adalah dengan terlbih dahulu membentuk undang-undang khusus terkait Bank Tanah, lalu diikuti dengan peraturan teknis tentang implementasi Bank Tanah.