HAKIKAT KEADILAN PUTUSAN DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR = THE NATURE OF JUSTICE IN MARRIAGE DISPENSATION DECISIONS IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL PROTECTION OF MINORS

KATTYA NUSANTARI PUTRI (B013191041) HAKIKAT KEADILAN PUTUSAN DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR. Dibimbing oleh Arfin Hamid sebagai Pembimbing Utama, Oky Deviany Burhamzah dan Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing Pendamping. Tujuan Penelitian ini menganalisis dispensasi kawin dalam perspektif perlindungan anak di bawah umur, dengan fokus pada implementasi hukum di Indonesia. Dispensasi kawin seringkali diberikan tanpa pertimbangan yang memadai terhadap dampak negatif jangka panjang terhadap anak.. Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Mengumpulkan studi literatur, analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan dispensasi kawin, serta wawancara semi-terstruktur dengan pihak-pihak terkait, termasuk hakim, pengacara, Lembaga terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, keluarga, dan anak-anak yang terlibat dalam kasus dispensasi kawin. Serta mengkaji keselarasan antara pemberian dispensasi kawin dengan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, dispensasi kawin diberikan dengan pertimbangan ekonomi dan sosial, tanpa memprioritaskan kepentingan anak. Analisis juga menunjukkan adanya potensi kewenangan orang tua selaku wali untuk memperlakukan anak sesuai kehendak tanpa memikirkan kepentingan anak, termasuk menikahkan anak di umur yang belum cukup. Selain itu, wawancara dengan para hakim dan praktisi hukum mengungkapkan bahwa faktor budaya dan tekanan masyarakat masih menjadi pendorong utama di balik pengajuan dispensasi kawin. Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi kebijakan yang lebih ketat, termasuk peningkatan mekanisme pengawasan dan edukasi kepada masyarakat terkait resiko pernikahan usia dini Penegakan batas usia pernikahan mewajibkan dispensasi hanya dalam situasi mendesak melalui evaluasi ketat. Pengadilan harus menilai kesehatan, kesejahteraan, dan memastikan tidak ada paksaan, dengan pendampingan psikolog dan lembaga perlindungan anak.Klausul kata “alasan mendesak” yang masih belum jelas akan batasan ukuran kata mendesak serta kata “dapat” dalam pemenuhan persyaratan administratif dalam pengajuan dispensasi kawin yang masih menjadi celah hukum di masyarakat. Setelah pernikahan, kondisi anak dipantau, terutama pendidikan dan kesejahteraan. Keputusan melibatkan ahli hukum, psikolog, dan medis, sementara edukasi masyarakat dan penguatan perlindungan anak penting untuk mengurangi pernikahan dini.