PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ISTRI ISTRI DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM = LEGAL PROTECTION OF THE INHERITANCE RIGHTS OF WIVES FROM POLYGAMOUS MARRIAGES WITHOUT PERMISSION IN VIEW OF ISLAMIC INHERITANCE LAW

Muammar (B012222082) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Istri-istri dari Perkawinan Polegami Tanpa Izin Ditinjau dari Hukum Waris Islam”. dibimbing oleh H. M. Arfi Hamid. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji substansi hukum islam dalam mengatur hukum perkawinan, termasuk perkawinan poligami tanpa izin. Penelitian ini selanjutnya bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji syarat-syarat keabsahan perkawinan poligami menurut hukum islam serta akibat yang ditimbulkan terkait hak waris bagi istri-istri dari perkawinan poligami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan elemen empiris yang berlokasi di Kabupaten Luwu. Pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer meliputi kaidah hukum islam terkait objek kajian yang diteliti dan hasil observasi dan wawacara di lapangan dan bahan hukum sekunder berupa bahan ilmiah dari buku, karya ilmiah dan jurnal terkait objek kajian yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara. Analisa bahan hukum konseptual dilakukan secara logis deduktif, (deduktif logis) berdasarkan perspektif normatif serta analisis data deskriptif dari lapangan disajikan dalam penulisan yang sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam hukum Islam sahnya pelaksanaan perkawinan sangat menentukan hak waris seorang istri. Jika perkawinan dilakukan sesuai syariat (memenuhi rukun dan syarat), istri memiliki hak waris atas harta peninggalan suami, Namun, jika perkawinan tidak sah menurut hukum Islam, maka hubungan hukum suami-istri tidak diakui, sehingga istri tidak berhak menerima warisan. (2) Dalam perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama atau tanpa memenuhi ketentuan hukum negara selama dilaksanakan sesuai syariat islam maka setiap istri tetap memiliki hak waris yang sama. (3) Penerapan hak waris istri-istri dari perkawinan poligami berdasarkan syariat islam, yakni setiap istri mendapat 1/8 jika suami memiliki anak dan 1/4 jika suami tidak memiliki anak. Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Warisan Muammar (B012222082) with the title "Legal Protection of the Inheritance Rights of Wives from Polygamous Marriages Without Permission in Light of Islamic Inheritance Law," supervised by H. M. Arfi Hamid. This research aims to analyze and examine the substance of Islamic law in regulating marriage law, including polygamous marriages without permission. The research further aims to determine and examine the conditions for the validity of polygamous marriages according to Islamic law and the consequences related to inheritance rights for wives from polygamous marriages. This research uses the normative-empirical legal research method. It combines the normative legal approach with empirical elements located in Luwu Regency. The approaches used are the conceptual approach and the sociological approach. This research consists of primary legal materials including Islamic legal principles related to the studied object and results from field observations and interviews, as well as secondary legal materials in the form of scientific literature from books, scholarly works, and journals related to the studied object. The collection of legal materials was carried out through library studies and field studies through observation and interviews. The analysis of conceptual legal materials is conducted logically deductively (deductive logic) based on a normative perspective, and descriptive data analysis from the field is presented in a systematic writing to address the formulated issues. The results of this study show that (1) In Islamic law, the validity of marriage execution greatly determines a wife's inheritance rights. If the marriage is conducted according to Sharia (fulfilling the pillars and conditions), the wife has inheritance rights over the husband's estate. However, if the marriage is not valid according to Islamic law, the legal relationship between husband and wife is not recognized, and thus the wife is not entitled to inherit. (2) In polygamous marriages conducted without the permission of the first wife or without complying with the provisions of state law, as long as it is carried out according to Islamic law, each wife still has the same inheritance rights. (3) The application of inheritance rights for wives in polygamous marriages based on Islamic law, namely each wife receives 1/8 if the husband has children and 1/4 if the husband does not have children. Keywords: Marriage, Inheritance, Polygamy