REFORMULASI AMBANG BATAS PARLEMEN TERHADAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA = REFORMULATION OF THE PARLIAMENTARY THRESHOLD AGAINST THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SHAFWAN AMRIN. (B012222056) dengan judul “Reformulasi Ambang Batas Parlemen Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Di bawah bimbingan Syamsul Bachri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah urgensi ambang batas parlemen terhadap dewan perwakilan rakyat dan formulasi ambang batas parlemen terhadap pemenuhan keterwakilan oleh dewan perwakilan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang objek kajiannya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Adapun jenis dan sumber bahan bukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Urgensi Ambang Batas Parlemen tetap akan berjalan secara konstitusional dan sesuai dengan konsep demokrasi karena ambang batas parlemen menjadi tolok ukur penting dalam pemilu khususnya badan dewan perwakilan rakyat sebagai bentuk penyederhanaan partai politik dan menjaga stabilisasi politik pemerintahan agar tidak terjadi pembiasan pada sistem pemerintahan karena banyaknya partai yang terlibat pada pengambilan Keputusan pada pemerintahan. (2) Formulasi Ambang Batas Parlemen dengan pendekatan ambang batas tinggi (>5%) memiliki beberapa keuntungan utama. Pertama, mengurangi fragmentasi politik dengan menyaring partai kecil sehingga hanya partai besar. Kedua, meningkatkan stabilitas pemerintahan karena koalisi hanya terdiri dari beberapa partai besar, sehingga proses negosiasi kabinet menjadi lebih sederhana dan efisien. Ketiga, mendorong konsolidasi partai politik, di mana partai kecil bergabung dengan partai besar untuk memenuhi ambang batas, memperkuat struktur partai dan menyaring partai yang kurang ideologis atau minim dukungan. Terakhir, pendekatan ini meningkatkan efisiensi anggaran dengan mengurangi biaya administrasi dan alokasi dana bagi partai-partai yang mendapatkan kursi di parlemen.