PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN TAKALAR = APPLICATION OF CORRUPTION CRIME LAW IN SAND MINING ACTIVITIES IN TAKALAR REGENCY

Nurjannah (B012222054) berjudul “Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pertambangan Pasir di Kabupaten Takalar” dibimbing oleh Abrar Saleng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan hukum tindak pidana korupsi dalam kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Takalar dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum di Indonesia dan mengetahui sejauh mana regulasi hukum pertambangan dan tindak pidana korupsi di Indonesia mampu mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan pasir di Kabupaten Takalar. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian diseleksi dan dianalisis secara perspektif untuk ditarik kesimpulan dan saran yang saling bersesuaian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penerapan hukum korupsi di kasus pertambangan pasir Takalar harus mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan menuntut penghukuman setimpal dan pemulihan kerugian. Kepastian hukum memastikan penegakan yang transparan dan konsisten. Kemanfaatan hukum fokus pada pencegahan korupsi, pemulihan lingkungan, dan pengelolaan berkelanjutan. 2) Regulasi hukum pertambangan dan antikorupsi di Indonesia bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang, namun terkendala lemahnya pengawasan dan kolusi. Ketidakjelasan kewenangan antara pusat dan daerah memperburuk situasi. Penguatan transparansi, konsistensi hukum, dan independensi lembaga seperti KPK sangat penting. Perbaikan sistem diperlukan untuk pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.