EFEKTIVITAS PEMULIHAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK = THE EFFECTIVENESS OF THE RECOVERY OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE REGIONAL TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT FOR THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemulihan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di kota Makassar dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawacara di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah dan jurnal terkait objek kajian yang diteliti. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Upaya pemulihan yang dilakukan UPTD PPA Kota Makassar belum dikatakan efektif dikarenakan masih adanya korban kekerasan seksual yang telah diberikan layanan pemulihan yang awalnya merupakan korban kekerasan seksual mengalami pengulangan kekerasan seksual dan juga terdapat korban yang dipulangkan belum pulih secara utuh. UPTD PPA Kota Makassar belum mampu menun jukkan data real mengenai penurunan pengulangan korban kekerasan seksual. (2) Kendala dalam melakukan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual adalah faktor hukum yakni pihak penyidik dalam melaksanakan tugas masih banyak yang kurang memahami mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak; faktor sarana dan prasarana tidak memadai karena pendanaan yang masih sangat minim dari pemerintah serta petugas atau SDM yang jumlahnya masih kurang; faktor masyarakat kurang memberikan dukungan sosial terhadap korban; faktor kebudayaan yang masih teguh menjunjung nilai-nilai Siri’ yang menganggap kekerasan seksual merupakan aib dan harus dirahasiakan.