EFEKTIVITAS PERAMPASAN ASET DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG = EFFECTIVENESS OF ASSET FORFEITURE IN AN EFFORT TO RESTORE STATE FINANCIAL LOSSES IN THE CRIME OF CORRUPTION AT THE PADANG STATE ATTORNEY’S OFFICE

CINDY CLAUDIA D’ORNAY (B012202061) Efektivitas Perampasan Aset Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Padang di bawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan H.M. Said Karim sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang dan menganalisis efektivitas hukum perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang berlokasi di Kantor Kejaksaan Negeri Padang, kemudian data yang digunakan oleh penulis adalah data primer berupa wawancara, dan data sekunder berupa studi dokumen kemudian data diolah secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu (1) implementasi perampasan aset Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti jalur pidana, jalur perdata, dan jalur hukum administrasi negara. Gugatan perdata dimungkinkan untuk dilakukan ketika mekansime pidana tidak dapat dijalankan misalnya dalam hal terdakwa diputus bebas, meninggal dunia, atau kesulitan menelusuri aset dari terdakwa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 32, 33, 34 dan 38B UU PTPK yang dilakukan oleh Bidang Pidana Khusus dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Padang, dan (2) Efektivitas perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang belum dapat dilakukan secara optimal oleh karena adanya beberapa kendala-kendala diantaranya aset bukan dari hasil hasil korupsi, terdakwa telah meninggal dunia, tidak adanya aset yang dimiliki oleh para terdakwa, dan aset tidak bisa ditelusuri. Tercatat bahwa upaya pemulihan aset melalui instrumen hukum pidana dan perdata belum mampu mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana Korupsi.