PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF = TERMINATION OF PROSECUTION THROUGH RESTITUTION OF STATE FINANCIAL LOSSES BASED ON RESTORATIVE JUSTICE RESTORATIVE JUSTICE

Ramli Amana, B012202054, Penghentian Penuntutan Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Keadilan Restoratif, dibimbing oleh Said Karim dan Syamsuddin Muchtar. Penelitian ini bertujuan (1) Mengkaji konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang relatif kecil. (2) Mengkaji mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dalam konsep keadilan restoratif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Data studi pustaka terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier. Sedangkan data lapangan terdiri dari wawancara dan observasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang digunakan dalam menjawab dan mengungkap sesuatu di balik fenomena. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Konsep keadilan restoratif (restorative justice) merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan sebagai instrumen pemulihan keadaan akibat tindak pidana yang terjadi. Keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk pengembalian kerugian keuangan negara lebih cepat tanpa menggunakan biaya perkara yang besar dalam penanganannya. (2) Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dengan menggunakan konsep keadilan restoratif harus tetap sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Peraturan Jaksa Agung RI, yaitu setelah ada pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku, Jaksa mengajukan permohonan persetujuan untuk penghentian penuntutan ke Jaksa Agung setelah melalui proses pembahasan Restorative Justice, apabila disetujui maka Jaksa kemudian mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan