Dampak Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah = Legal impact Criminal offense Regional Head General Election

Arnoda Awom, B012202023, Dampak Hukum Terhadap Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, dibimbing oleh Andi Pangerang Moenta dan Amir Ilyas. Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis dan mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemilihan umum Kepala Daerah di Papua Barat. (2) Menganalisis akibat hukum terhadap calon Kepala Daerah yang melakukan pelanggaran pidana dalam pemilihan umum Kepala Daerah di Papua Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode bola salju (snow ball method) untuk mengumpulkan bahan hukum. Selain itu, dilakukan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan sistem kartu yang terbagi dalam kartu abstrak, kartu kutipan, dan kartu analisis. Hasil temuan menujukkan bahwa (1) Adanya berbagai bentuk pelanggaran dalam pemilihan umum Kepala Daerah di Papua Barat, seperti pelanggaran kode etik, praktik politik uang, dan dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah S1. Pelanggaran tersebut menunjukkan adanya potensi pelanggaran hukum dan kecurangan dalam proses pemilihan umum Kepala Daerah di daerah tersebut. (2) Adanya berbagai bentuk pelanggaran dalam pemilihan umum Kepala Daerah di Papua Barat, seperti pelanggaran kode etik, praktik politik uang, dan dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah S1. Pelanggaran tersebut menunjukkan adanya potensi pelanggaran hukum dan kecurangan dalam proses pemilihan umum Kepala Daerah di daerah tersebut.