Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris = AUTHORITY OF GOVERNMENT OFFICIALS IN THE MAKING OF A CERTIFICATE OF INHERITANCE

DWI PUSPITA SARI (B022222037),KEWENANGAN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS. Dibimbing oleh Musakkir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kewenangan dari pejabat pemerintahan dalam pembuatan surat keterangan waris dan kekuatan hukum surat keterangan waris yang dibuat oleh pejabat pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memberikan preskripsi terhadap masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai salah satu pejabat pemerintahan dalam pembuatan surat keterangan waris memiliki kewenangan atribusi yaitu pelimpahan kewenangan Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang diberikan langsung oleh undang-undang atau peraturan, berdasarkan heararki peraturan perundang-undangan. Surat keterangan waris oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat memiliki kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan, dalam putusan pengadilan surat keterangan waris yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah dan camat sebagai akta dibawah tangan dapat dibatalkan oleh karena Kepala Desa/Lurah dan camat melakukan pemalsuan surat keterangan waris dengan tidak mencantumkan seluruh ahli waris yang mengakibatkan surat keterangan waris kehilangan kekuatan hukum, atas perbuatan tersebut Kepala Desa/Lurah dan camat dapat dikenakan sanksi administrasi Pasal 1365 KUHPerdata dan tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.