RELASI KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN DESA DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA = RELATIONSHIP BETWEEN THE AUTHORITY OF THE MINISTRY OF INTERIOR AND THE MINISTRY OF VILLAGES IN FOSTERING THE ORGANIZATION OF VILLAGE GOVERNMENT

ABSTRAK RIDWAN (B012202008) RELASI KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN DESA DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. Dibimbing oleh Naswar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai Relasi Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian Pendekatan Undang Undang dan Pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan analisis yang diginakan terhadap bahan hukum pada penelitian ini ialah menggunakan metode analisis yang sifatnya kualitatif Hasil penelitian ini menujukkan bahwa (1) Relasi Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dalam melaksanakan pembinaan pemerintahan Desa menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum pada penyelenggaraan pemerintahan Desa dibidang pembangunan Desa dan kewenangan berdasarkan asal usul Desa. Dalam Pembangunan Desa, terdapat pertentangan norma antara Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa mulai dari pendataan, perencanaan, hingga pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di bidang Pembangunan Desa mengakibatkan penyelenggaraan pembangunan tidak seragam dan berpotensi menimbulkan konflik internal Desa. (2) Agar penyelenggaraan pemerintahan Desa terdapat kepastian hukum, paling tidak harus melaksanakan 3 hal utama, pertama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa perlu menyamakan konsep pembangunan Desa selain menjadikan Undang-Undang Desa sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kedua, nomenklatur Kementerian Desa perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Desa, hal penting untuk ditindaklanjuti mengingat menyangkut mengenai hirarki kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan sah atau tidaknya keputusan atau kebijakan yang di buat. Ketiga, perlunya adanya konsistensi antar peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Desa yang memiliki kewenangan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal ini dapat dilakukan dengan aktif berkordinasi antar kelembagaan.