ASPEK YURIDIS PENETAPAN KRITERIA ORANG TIDAK MAMPU DALAM PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN HUKUM DI BIDANG KENOTARIATAN = JURIDICIAL ASPECTS OF DETERMINING THE CRITERIA FOR THE INDIGENT IN WAIVING LEGAL SERVICE FEES IN THE NOTARIAL FIELD

Fatmaridha (B022222019), Aspek Yuridis Penetapan Kriteria Orang Tidak mampu Dalam Pembebasan Biaya Pelayanan Hukum Di Bidang Kenotariatan. Dibimbing Oleh, Syamsul Bachri Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai bentuk pengaturan perlindungan hukum bagi orang tidak mampu dalam jasa layanan hukum di bidang kenotariatan dan untuk menganalisis legalitas hukum dalam pengaturan jasa layanan hukum secara cuma-cuma bagi orang tidak mampu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data, bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier lalu diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk pengaturan perlindungan hukum bagi orang tidak mampu secara finansial untuk jasa layanan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014, ditujukan kepada masyarakat umum yang memenuhi kriteria miskin atau tidak mampu sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018. Kebijakan ini didasarkan pada asas keadilan antara masyarakat sebagai penerima layanan hukum dan Notaris sebagai penyedia layanan. Hal ini dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan negara dalam memberikan perlindungan hukum serta menegaskan legalitas yang adil. (2) Negara telah memberikan hak dasar hukum untuk melindungi hak setiap golongan masyarakatnya, meskipun legalitas pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kuat secara normatif, efektivitasnya membutuhkan intervensi regulasi dan kebijakan yang lebih mendetail untuk menjamin keadilan bagi masyarakat tidak mampu, sehingga Notaris melaksanakan kewajibannya hanya berdasarkan kewenangan direksinya.