PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM TERHADAP PEMERATAAN FORMASI JABATAN NOTARIS = IMPLEMENTATION OF THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS REGULATIONS TOWARDS EQUITABLE NOTARY FORMATION

AINUN DJARIYAH MUCHLIS (B022212046) dengan judul “PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM TERHADAP PEMERATAAN FORMASI JABATAN NOTARIS”. Di bawah bimbingan Aidir Amin Daud selaku Pembimbing Utama, dan A. Syahwiah Sapiddin selaku Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap penerapan aturan terkait penetapan formasi jabatan notaris. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis peran Ditjen AHU Kemenkumham dalam pemerataan penempatan Jabatan Notaris pada wilayah-wilayah yang masih kurang dan/atau belum ada notarisnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut. (1) Implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap penerapan aturan terkait penetapan formasi Jabatan Notaris ialah menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap pelaksanaan dari konsistensi penerapan Permenkumham No.19 Tahun 2021 bagi calon notaris (2) Peran Ditjen AHU Kemenkumham dalam pemerataan penempatan Jabatan Notaris pada wilayah-wilayah yang masih kurang dan/atau belum ada notarisnya. Secara keseluruhan, Ditjen AHU memainkan peran strategis dalam mengawal dan memastikan implementasi yang efektif dari Permenkumham No 19 Tahun 2021 dalam konteks penentuan formasi jabatan notaris. Dengan melaksanakan fungsi- fungsi ini dengan baik, Ditjen AHU dapat mendukung terciptanya pelayanan notaris yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.