ANALISIS HUKUM PEMBERIAN IZIN PERUMAHAN DI DAERAH RESAPAN AIR = LEGAL ANALYSIS OF GRANTING HOUSING PERMITS IN WATER RESERVATION AREAS

ABSTRAK ASNAWI (B022202048) Dengan Judul “ANALISIS HUKUM PEMBERIAN IZIN PERUMAHAN DI DAERAH RESAPAN AIR” (Di bimbing oleh Sri Susyanti Nur. A dan Shawiah A. Sapiddin). Tujuan penelitian ini dilakukan atas dasar dan permasalahan terkait dengan implementasi terhadap perizinan yang mengacu kepada peraturan daerah No 12 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah disingkat (RTRW) Dengan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Detail Tata Ruang disingkat (RDTR), Dimana dalam pelaksanaan terakait dengan izin sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah Konsistensi pemerintah terhadap pemberian izin perumahan di daerah resapan air (2). Bagaimanakah implikasi hukum terkait dengan pemberian izin perumahan di daerah resapan air. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris,yang mengkombinasikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan data empiris yang diperolah melalui wawancara dan observasi dilapangan. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggali konsitensi terkait dengan pemberian izin perumahan di daerah resapan air yang tidak sesuai dengan pelaksanan terkait implikasi hukum pemberian izin untuk menghubungkan antara peraturan hukum yang ada dengan kenyataan dilapangan. Penelitian ini dilakukan di kantor dinas PU,Bappeda,DLHK, dan PTSP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) adanya aturan dalam pemberian izin perumahan di didaerah resapan air, dengan melihat terhadap hasil penelitian terdapat ketidaksesuaian konsistenan pada pemberian izin perumahan di daerah resapan air, selain itu Koordinasi yang lemah antara instasi terkait DLHK,PU dan Bappeda Dimana dalam pemberian izin perumahan tersebut terdapat aturan peraturan daerah yang tidak saling mendukung yang Dimana pada pemberian izin perumahan berdasar kepada Perda No 3 Tahun 2020 tentang rencana detail tata ruang yang Dimana dalam peraturan daerah tersebut mengatur mengenai zona perumahan perdagangan jasa, sedangkan dalam peraturan daerah No 12 Tahun 2012 Tentang rencana tata ruang wilayah disingkat RTRW mengatur daerah resapan air, pada (2) implikasi hukum perizinan sudah diberikan berdasarkan kepada perda No 3 tahun 2020, Tentang Rencana Detail Tata Ruang sudah sesuai dengan RDTR.