PERMOHONAN RESTITUSI DALAM TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR = Request for Restitution in the Public Prosecutor's Demands Against Victims of the Crime of Human Trafficking in the Legal Area of the Makassar District Prosecutor's Office

ABSTRAK ULFA AFRIYANTI AGUS (B011201381) dengan judul Permohonan Restitusi dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar dibawah bimbingan Syarif Saddam Rivanie. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur permohonan restitusi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan menganalisis faktor yang menghambat pengajuan permohonan restitusi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris dengan teknik sampling yang dipergunakan yakni purposive sampling disertai populasi dalam penelitian yaitu kasus-kasus dan pihak yang berhubungan langsung dengan proses pengajuan permohonan restitusi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap korban tindak pidana perdagangan. Lokasi penelitian berpusat di Kejaksaan Negeri Makassar. Data yang diperoleh penulis dikelompookan menjadi dua jenis yakni data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara pada pihak yang terkait sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen dan/atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan penelitian lapangan serta penelitian pustaka. Data yang telah diperoleh selama proses penelitian langsung ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan tuntutan. Sebelum melanjutkan perkara ke tahap penuntutan, dilaksanakan terlebih dahulu pra-penuntutan, setelah syarat formil dan materil berkas perkara telah terpenuhi maka selanjutnya tahap penuntutan. 2) Disebabkan karena korban menolak adanya permohonan restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum, bagi para pelaku yang tidak mampu membayar restitusi, belum berjalannya mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.