PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEJAHATAN ECOCIDE DI DALAM STATUTA ROMA = HUMAN RIGHTS VIOLATIONS ON ECOCIDE CRIME IN THE ROME STATUTE

AGHIL MUHAMMAD (B011191309) “Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Statuta Roma”. Dibimbing oleh Maskun sebagai pembimbing utama dan Iin Karita Sakharina sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional yang mengatur pelanggaran ekosida dalam Statuta Roma dan analisis kasus lumpur Lapindo terhadap ecocide sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum tersebut mengumpulkan bahan hukum tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan kemudian dianalisis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) urgensi ekosida untuk amandemen terhadap Statuta Roma adalah krisis lingkungan hidup merupakan salah satu tantangan yang paling mendesak yang dihadapi umat manusia. Degradasi lingkungan tidak hanya mengancam ekosistem tetapi juga kesehatan manusia, mata pencaharian, dan identitas budaya. Dalam menanggapi krisis yang meningkat ini, seruan untuk amandemen Statuta Roma untuk memasukkan ekosida sebagai kejahatan di bawah hukum internasional menjadi semakin mendesak. Dan 2) Kasus lumpur Lapindo menjadi ilustrasi yang jelas tentang kebutuhan mendesak untuk menangani ekosida dalam kerangka hukum, khususnya di Indonesia. Kasus Lumpur Lapindo menunjukkan titik temu yang kritis antara perusakan lingkungan dan hak asasi manusia. Ketika Indonesia bergulat dengan tantangan ekologi ekologisnya, merangkul konsep ekosida dalam sistem hukumnya dapat membuka jalan bagi praktik pembangunan yang lebih berkelanjutan dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan komitmen terhadap keadilan lingkungan.