Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif = Law Enforcement Against The Crime Of Money Politics In The Legislative General Election

A. Fitrah Sari Ramadhani (B012231017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif. Dibimbing oleh Abdul Razak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menguji kasus politik uang di wilayah hukum provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang peneliti gunakan yakni penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yakni pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data primer meliputi wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen dan artikel ilmiah dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan data hasil penelitian tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan di atas, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ini masih belum bisa dikatakan efektif dilihat dari angka politik uang tahun ke tahun belum dapat dikatakan bilamana aturan tersebut dapat meminimalkan dengan drastis disebabkan praktik politik uang yang sering terjadi di tengah masyarakat sudah membudidaya dalam setiap masa pemilu. Praktik politik uang yang terjadi selama ini, karena rendahnya pengawasan yang dilakukan dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran dari masyarakat yang tidak mengetahui praktik politik uang yang terjadi dalam pemilu. (2) Pada Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Blk, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN MKs, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 550/PID.SUS-PEMILU/2024/PT.MKS, maka terdapat penetapan hukuman pidana penjara yang sangat rendah yaitu delapan bulan serta lima bulan pidana penjara. Rendahnya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa memberikan pandangan bahwa risiko dalam melakukan tindakan politik uang relatif kecil tidak memberikan efek jera yang signifikan dalam menangani kasus politik uang yang marak terjadi hingga saat ini serta tidak mencerminkan kerugian yang ditimbulkan oleh kasus tersebut.