Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Korban Kekerasan Seksual = State Responsibility Towards The Rights of Victims of Sexual Violence

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Negara terhadap hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual dan mengevaluasi efektivitas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pemberian hak korban kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris dengan pendekatan struktural, stratifikasi, dan teori. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan melalui wawancara dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan hasil penelitian ini. Hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tanggung jawab negara terhadap hak korban kekerasan seksual terimplementasi dengan disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta melalui pembentukan lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab atas hak korban kekerasan seksual. Lembaga tersebut ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (unit PPA), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Kejaksaan serta terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum yang mana lembaga-lembaga ini saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan hak korban kekerasan seksual; (2) Meskipun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 telah dirancang sebagai undang-undang khusus untuk melindungi korban kekerasan seksual, namun penerapannya masih menghadapi banyak kendala. Penegakan hukum yang kurang optimal, pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum yang minim, serta hambatan budaya dan struktural menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas terhadap hak korban. Selain itu, stigma sosial dan victim blamming masih menjadi penghalang besar bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Dengan demikian, penerapan efektivitas terhadap undang-undang dinilai masih belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana yang kurang memadai, dan juga faktor masyarakat yang kurang memahami hak korban kekerasan seksual.