FEBRIANA, MUSDALIFAH (2025) Eksistensi Ampikale Dalam Perspektif Hukum Adat Masyarakat Bugis (Suatu Studi di Kabupaten Bone) = THE EXISTENCE OF AMPIKALE IN THE PERSPECTIVE OF BUGIS CUSTOMARY LAW (A STUDY IN BONE DISTRICT). Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/49204/1.hassmallThumbnailVersion/B022231062-Cover.jpeg)

B022231062-Cover.jpeg
Download (46kB) | Preview
![[thumbnail of Bab1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B022231062-1-2(FILEminimizer).pdf
Download (973kB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B022231062-dp(FILEminimizer).pdf
Download (431kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B022231062-full(FILEminimizer).pdf
Restricted to Repository staff only until 10 September 2027.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
ABSTRAK MUSDALIFAH FEBRIANA (B022231062). Eksistensi Ampikale Dalam Perspektif Hukum Adat Masyarakat Bugis (Suatu Studi di Kabupaten Bone), dibimbing oleh Andi Muhammad Yunus Wahid. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara hukum adat dan hukum Islam mengenai ampikale dan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang ampikale. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan teknik wawancara dengan beberapa responden diantaranya Panitera Pengadilan Agama Watampone, tokoh masyarakat, dan masyarakat pemilik ampikale, sedangkan data sekunder diperoleh dari analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pada dasarnya hukum adat dan hukum Islam sudah sinkron atau sudah saling bersesuaian. Sebagaimana dalam prinsip-prinsip hukum adat bahwa adat berlandaskan syara’ (Syariah), begitupun dalam prinsip hukum Islam bahwa hukum Islam tidak mengesampingkan hukum adat (living law). Dimana dalam hukum adat dikenal dengan istila pangadereng yang memiliki beberapa aspek yakni, ade’, bicara, rapang, wari, dan sara’ (syariah). 2) Perlindungan hukum bagi pemegang ampikale tidak diatur secara jelas dalam aturan adat. Namun pada umumnya objek ampikale tersebut akan dijual kemudian hasil penjualan tersebut dibagikan sesuai kesepakatan para ahli waris dengan ketentuan pemegang ampikale tetap memiliki bagian yang lebih besar.
Keyword : Eksistensi, Hukum Adat, Hukum Islam, Ampikale.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Existence, Customary Law, Islamic Law, Ampikale. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Kenotariatan |
Depositing User: | Rasman |
Date Deposited: | 10 Sep 2025 01:44 |
Last Modified: | 10 Sep 2025 01:44 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/49204 |