PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP BUPATI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN MERAUKE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kampanye hitam melalui putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk dan untuk menganalisis pembuktian terhadap tindak pidana kampanye hitam di Kabupaten Merauke.
Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui wawancara, pengamatan dan studi literatur. Jenis dan sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan serta literatur lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Merauke, Kejaksaan Negeri Merauke dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merauke.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menerapkan hukum melalui putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk, lebih berfokus pada sanksi pidana sebagai pembalasan dan tidak melihat efek jera kepada pelaku serta hakim tidak melihat manfaat ketertiban dalam masyarakat melalui putusannya sesuai dengan tujuan pemidanaan, hakim juga lebih berfokus pada pertimbangan secara yuridis tanpa mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan manfaat yang ditimbulkan dari putusan tersebut kepada masyarakat, hal ini terlihat dalam sanksi pidana yang diterapakan oleh hakim kepada terdakwa, hakim tidak menggunakan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 547 Undang-Undang Pemilu yang didakwakan kepada terdakwa, namun hakim malah memberikan sanksi pidana percobaan 8 (delapan) bulan kepada terdakwa, padahal terdakwa menggunakan jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Merauke untuk melakukan tindak pidana kampanye hitam kepada korban, Putusan tersebut dinilai tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam putusan tersebut pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam tindak pidana kampanye hitam di Kabupaten Merauke berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP yakni harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah serta dengan menggunakan keyakinannya terhadap pelaku tindak pidana pemilu atau sesuai dengan teori pembuktian undang-undang secara negatif.