ANALISIS HUKUM TATA RUANG TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DALAM PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DESA = ANALYSIS OF SPATIAL PLANNING LAW ON VILLAGE DEVELOPMENT IN ACHIEVING VILLAGE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

REZA AMALLYAH GOLONGA (B022231048). “Analisis Hukum Tata Ruang Terhadap Pembangunan Desa Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals Desa” dibimbing oleh A.M. Yunus Wahid. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Kepastian Hukum Tata Ruang Desa Dalam Pembangunan Desa Setelah diterapkannya Sustainable Development Goals Desa dan Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Untuk Mencapai Sustainable. Development Goals Desa. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka menggunakan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan data tambahan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Kepastian hukum tata ruang desa sebagai dasar pembangunan desa belum tercapai Karena belum adanya kerangka hukum yang jelas dalam menyusun peraturan desa secara khusus tentang tata ruang desa hal ini berdasarkan bahwa pembentukan peraturan desa tersebut secara tegas hanya disebutkan pada UU Desa sedangkan dalam UUPR secara administrasi belum mengenal peraturan tata ruang sampai dengan Peraturan Desa serta dalam Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 belum mencantumkan tata ruang desa sebagai dasar pembangunan desa, dalam peraturan Menteri ini menjelasakn bahwasannya perencanaan pembangunan desa berdasarkan RPJM Desa dan RKP Desa yang ditetapkan sebagai peraturan desa yang pembentukkannya berdasarkan visi dan misi kepala desa terpilih yang kemudian program kerjanya di fokuskan untuk pencapaian SDGs Desa. (2) Perlindungan hukum terhadap lahan pertanian untuk pencapain SDGs Desa dalam hal ini SDGs ke dua Desa tanpa kelaparan yang mana salahsatu indikatornya yaitu peningkatan produksi pertanian berkalanjutan belum terpenuhi, Karena Pemerintah Desa belum memberikan perlindungan hukum secara preventif dengan tidak adanya peraturan desa tentang tata ruang desa sebaga upaya untuk melindungi lahan pertanian di desa, sedangkan perlindungan secara represif telah diatur dalam UU PLP2B.

Keyword : Tata Ruang Desa, Pembangunan Desa, SDGs Desa.