Politik Hukum Perampasan Aset Dalam Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana = Legal Politics of Asset Forfeiture in the Legal System for Combating Corruptiona Korupsi

A. Achmad Aulia (B012221088) Politik Hukum Perampasan Aset Dalam Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dibimbing oleh Marthen Arie dan Abd. Asis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum perampasan aset tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia saat ini dan pada RUU Perampasan Aset. Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Eksistensi perampasan aset dalam hukum positif Indonesia merupakan pidana tambahan. Penanganan tindak pidana korupsi dan perampasan aset tindak pidana korupsi saat ini diatur dalam UU Tipikor. UU Tipikor sejalan dengan tujuan negara dengan meletakkan korupsi sebagai bentuk kontra tujuan negara dan merupakan tuntutan reformasi. Eksistensi Perampasan aset tindak pidana korupsi dapat dilakukan, pertama dengan mekanisme pidana. Kedua, dengan mekanisme gugatan perdata namun bersifat kondisional. 2) RUU perampasan aset sejalan dengan tujuan negara dan berkesesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan serta merupakan akselerasi hukum dengan meletakkan perampasan aset sebagai pidana pokok dan hukum acara khusus. Namun, sifat perampasan aset masih bersifat kondisional. Untuk kemudian menjadi kerangka hukum positif, masih menunggu komitmen pemangku kebijakan.