KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENERIMA PENGAJUAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI LUAR KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR = THE AUTHORITY OF THE COMMERCIAL COURT IN ACCEPTING THE SUBMISSION OF DEBT REPAYMENT OBLIGATION SUSPENSION OUTSIDE THE LEGAL POSITION OF THE DEBT

ANNISA NURUL RASYIDIN (B022222021). “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menerima Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Luar Kedudukan Hukum Debitor”. Dibimbing Oleh Padma D. Liman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait kewenangan pengedalian niaga dalam menerima permohonanan penundaan kewajiban pembayaran utang sesuai dengan batas kewenangannya dan mengetahui kepastian hukum penetapan putusan pengadilan niaga terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang yang penerapannya tidak sesuai regulasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan penentuan populasi dan sampel secara purposive sampling dengan pengambilan secara teknik sampling (non random) kemudian melakukan pengumpulan bahan hukum dengan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder, untuk dijadikan bahan pertimbangan kelayakan regulasi dan selanjutnya dianalisis secara deskrptif. Hasil dari penelitian ini ialah (1) Pengadilan Niaga dalam kasus PKPU PT PP memutuskan untuk mempertimbangkan perjanjian yang memilih Pengadilan Niaga Makassar sebagai tempat penyelesaian sengketa. Dasar hukumnya merujuk pada Pasal 118 ayat (4) HIR atau Pasal 99 ayat (16) Rv, yang mengatur tentang yurisdiksi pengadilan berdasarkan perjanjian yang sah. Namun, keputusan ini diambil tanpa mempertimbangkan relevansi Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdata terkait syarat sahnya perjanjian dan pembatasan asas "freedom of contract". (2) Putusan Pengadilan Niaga Makassar dalam perkara PKPU mengabulkan permohonan PKPU CV. Surya Mas terhadap PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan menetapkan status PKPU Sementara selama 45 hari. Keputusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan Pasal 224 UUK-PKPU dan Pasal 1320 KUHPerdata. Hakim Anggota II memberikan dissenting opinion, berpendapat bahwa PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tidak memenuhi syarat legal standing dan prosedur permohonan salah, serta perkara seharusnya diproses di Jakarta. Putusan ini mencerminkan perbedaan pandangan mengenai kewenangan pengadilan dan prosedur yang berlaku.

Keyword : Pengadilan Niaga, PKPU, Kedudukan Hukum Debitor.