ANALISIS HUKUM HAK KONSTITUSIONAL ASN SEBAGAI PESERTA DALAM PEMILIHAN UMUM: STUDI PERBANDINGAN = LEGAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL RIGHTS OF ASN AS PARTICIPANTS IN GENERAL ELECTIONS: COMPARATIVE STUDY

MEGAWATI (B021211051). ANALISIS HUKUM HAK KONSTITUSIONAL ASN SEBAGAI PESERTA DALAM PEMILIHAN UMUM: STUDI PERBANDINGAN. Di bawah bimbingan Bapak Ahsan Yunus sebagai Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak politik ASN sebagai peserta pemilihan umum dalam perspektif komparatif dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari partisipasi ASN sebagai peserta untuk dipilih pada pemilihan umum. Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum sekunder yaitu literatur buku dan jurnal hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun hasil menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan hak politik ASN sebagai peserta pemilihan umum secara normatif memiliki hak untuk mengikuti pemilihan umum. Namun tidak diberikan hak untuk mencalonkan diri sebagai peserta dalam pemilihan umum. Untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum, ASN diwajibkan untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya. Secara komparatif, hal ini berbeda dengan penerapannya di Negara Kanada dan Australia dimana pengaturan kedua negara tersebut memperbolehkan ASN untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan syarat ASN harus mengajukan cuti atau mengundurkan diri dari jabatannya dan apabila tidak terpilih dalam pemilihan umum, maka dapat kembali menjadi ASN. 2) Akibat hukum yang ditimbulkan dari partisipasi ASN sebagai peserta untuk dipilih pada pemilihan umum memiliki akibat hukum yang berbeda-beda pada tiap negara. Seperti halnya di Indonesia, ASN yang melakukan pelanggaran akan dikenakan tindakan administratif berupa sanksi disiplin ringan maupun berat. Sedangan di Kanada, sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif atau disipliner, seperti pembebasan dari jabatan atau pemecatan jika terbukti melanggar kode etik atau peraturan yang ada. Di Australia, sanksi yang diberikan berupa tindakan disipliner seperti peringatan, skorsing, atau bahkan pemecatan.

Keyword : Hak Konstitusional, Hak Dipilih, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum.