PENGATURAN REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERBASIS KADERISASI MELALUI PARTAI POLITIK = RECRUITMENT SETTINGS FOR CANDIDATE MEMBERS OF THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL BASED ON CADRE FORMATION THROUGH POLITICAL PARTIES

MUHAMMAD MUTAWALLI MUKHLIS, B013221015. “Pengaturan Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berbasis Kaderisasi Melalui Partai Politik”. dibimbing oleh Prof. Achmad Ruslan, Prof. A. M. Yunus Wahid, dan Prof. Anshori Ilyas. Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisis hakikat pengaturan rekrutmen calon anggota dewan perwakilan rakyat berbasis kaderisasi melalui partai politik, pelaksanaan proses rekrutmen calon anggota dewan perwakilan rakyat berbasis kaderisasi melalui partai politik dan model pengaturan yang ideal rekrutmen berbasis kaderisasi melalui partai politik yang demokratis dan sesuai dengan kerangka negara hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang lebih banyak berfokus pada penerapan hukum dan bahan pustaka yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah dan atau norma-norma yang terkandung didalam hukum positif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan doktrinal (doctrinal approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum baik primer maupun sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan dari peraturan-peraturan yang berlaku, serta data yang diperoleh dari hasil wawancara yang kemudian disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hakikat pengaturan rekrutmen calon anggota dewan perwakilan rakyat berbasis kaderisasi melalui partai politik adalah meneguhkan loyalitas dan disiplin ideologis anggota partai politik pada suatu partai politik. Rekrutmen partai politik berbasis kaderisasi adalah untuk mempertegas orientasi kepemimpinan partai politik di masa yang akan datang. 2) Pelaksanaan kaderisasi partai politik dalam mengisi kursi dewan perwakilan rakyat yang terjadi selama ini masih menimbulkan berbagai problematika seperti lemahnya ideologi partai politik, adanya calon instan tanpa kualitas dan kredibilitas dan hanya bermodal popularitas, serta mudahnya pergantian partai politik dari satu kader partai politik pada partai politik lainnya. 3) Model pengaturan rekrutmen berbasis kaderisasi calon anggota dewan perwakilan rakyat oleh partai politik perlu menerapkan merit sistem yang mengacu pada pengalaman individu dalam mengemban suatu jabatan di internal partai politik sebagai dasar rekrutmen calon, serta perlunya mengatur prinsip dalam rekrutmen berbasis kaderisasi oleh partai politik meliputi: prinsip ketokohan, partisipatif, ideologis, keterwakilan dan demokratis.

Keyword : Pengaturan Kaderisasi, Calon Anggota DPR, Partai Politik.