REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DI INDONESIA = RECONSTRUCTION OF THE REGULATION ON APPOINTMENT OF ACTING REGIONAL HEADS IN INDONESIA

ABSTRAK Rekonstruksi Pengaturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah di Indonesia, dibawah bimbingan promotor A. Pengerang Moenta, Aminuddin Ilmar dan Anshori Ilyas. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan rekonstruksi pengaturan dan penataan konsep demokrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji pengangkatan penjabat kepala daerah yang dilaksanakan untuk mengisi jabatan kepala daerah yang lowong dikarenakan rencana pemilihan kepala daerah serentak yang membuat kepala daerah di sejumlah daerah harus menunggu hingga dilaksanakannya pilkada selanjutnya. Hasil peneltian menunjukan bahwa (1) pengaturan yang ada dalam pengangkatan penjabat kepala daerah yaitu permendagri No. 4 Tahun 2023, tidak mencerminkan keterbukaan serta kejelasan rumusan yang justru bertentangan dengan nilai demokrasi. (2) pada hakikatnya, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak melalui mekanisme yang demokratis adalah tidak sesuai dengan UUD NRI 1945, karena antara lain tidak mengandung nilai demokrasi antara lain transparansi proses, pertisipasi masyarakat yang tidak menyeluruh serta tidak representatifnya penjabat yang diangkat sesuai aspirasi daerah. (3) konsep pengangkatan penjabat kepala daerah yang demokratis adalah pengangkatan yang mencerminkan nlai demokrasi yaitu transparan, partisipatif dan representatif.

Kata kunci : pengangkatan, penjabat, kepala daerah, demokratis.