PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA ATAS KEPEMILIKAN TANAH DI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA (Studi Kasus Kampung Cambalagi, Desa Tupabbiring, Kabupaten Maros)

MASEATI (B111 15 059) “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Kepemilikan Tanah di Atas Tanah Objek Sengketa (Studi Kasus Kampung Cambalagi, Desa Tupabbiring, Kabupaten Maros)”. Dibawah bimbingan Bapak Anwar Borahima selaku Pembimbing I dan Ibu Amaliyah selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas kepemilikan tanah di atas tanah objek sengketa yang terletak di Kampung Cambalagi, Desa Tupabbiring, Kabupaten Maros dan mengetahui kedudukan pihak ketiga di atas tanah objek sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros dengan memilih instansi dan pihak terkait dengan penelitian ini, yaitu Pengadilan Negeri Maros, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros, Kantor Camat Bontoa, Kantor Desa Tupabbiring, dan pihak ketiga yang dirugikan berkenaan dengan objek sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu dengan menelaah secara langsung permasalah yang terjadi di masyarakat.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pihak ketiga yang dirugikan haknya disebabkan batas yang disebutkan penggugat pada amar gugatannya tidak sama luasnya dengan yang ada di lokasi objek sengketa. Ditemukan bahwa tidak adanya pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Maros sebelum menjatuhkan putusan dan tidak melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros yang sudah menerbitkan sertipikat dari pihak tergugat maupun pihak ketiga sehingga dengan adanya putusan Majelis Hakim menimbulkan kerugian dan masalah bagi pihak ketiga yang dirugikan haknya. Kedudukan hukum lebih kuat kepada pihak ketiga yang menguasai tanah dengan itikad baik dan memiliki sertipikat adapun perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu dengan mengajukan gugatan baru pada Pengadilan Negeri Maros.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga, Kepemilikan Tanah, Kabupaten Maros.