EKSISTENSI AKTIVISME YUDISIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN = THE EXISTENCE OF JUDICIAL ACTIVISM IN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT

RADIA HI. M. HI. ALI (B012231066), dengan judul EKSISTENSI AKTIVISME YUDISIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN, dibawah bimbingan Maskun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan pengaturan hukum aktivisme yudisial dalam sistem pengadilan di Indonesia serta menganalisis praktik aktivisme yudisial dalam litigasi perubahan iklim oleh pengadilan tata usaha negara (PTUN) di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang – undangan, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan di paparan secara deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam konteks pengadilan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup mumpuni dalam menerapkan pendekatan aktivisme yudisial dalam pengambilan putusan, yang dapat diterapkan oleh hakim tingkat pertama, banding dan hakim agung maupun dalam ranah mahkamah konstitusi. (2) Penerapan aktivisme yudisial di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam konteks litigasi perubahan iklim telah menunjukkan dampak signifikan terhadap perlindungan lingkungan hidup dan penegakan hak – hak masyarakat dengan memberikan preseden hukum yang memperkuat penegakan keadilan iklim. Hakim PTUN sangat penting dalam penerapan judicial activism karena terdapat kekhususan atau ciri hukum dalam proses penyidikan, yaitu peran aktif hakim (dominus litis) dalam memimpin persidangan, Menawarkan pembuktian di persidangan, hakim mencari kebenaran materiil, bukan hanya kebenaran formal; Putusan hakim adalah sah dan erga omnes, dan tidak hanya berlaku bagi para pihak terlibat dalam kasus. Serta regulasi PTUN telah membuka peluang untuk litigasi perubahan iklim dan penggunaan argumentasi hak asasi manusia sebagai batu uji dalam perkara tata usaha negara.

Keyword : Aktivisme Yudisial; Perubahan Iklim; Pengadilan tata usaha negara.