Politik Hukum Sanksi Administratif Terhadap Penggunaan Kawasan Hutan Yang Keterlanjuran = LEGAL POLITICS OF ENFORCING ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR UNAUTHORIZED USE OF FOREST AREAS

Kiky Venna Violetta (B012231024), Politik Hukum Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Penggunaan Kawasan Hutan yang Keterlanjuran, dibimbing oleh Maskun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum penegakan sanksi administratif terhadap penggunaan kawasan hutan yang keterlanjuran dan keadilan lingkungan terhadap penegakan sanksi administratif dalam penggunaan kawasan hutan yang keterlanjuran. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi literatur dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) arah politik hukum penegakan sanksi administratif terhadap penggunaan kawasan hutan yang keterlanjuran mencerminkan usaha pemerintah untuk semangat memenuhi Pasal 28H UUD NRI 1945 yang ditujukan untuk mengupayakan pemulihan kerusakan lingkungan, memberikan efek jera pada perbuatan korporasi, dan memastikan perlindungan hak masyarakat terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah benar dan tidak hanya menguntungkan pihak pelaku usaha, tetapi juga memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat serta menjaga keberlanjutan ekosistem. (2) Keadilan lingkungan melalui sanksi administratif pada aktivitas pembangunan yang tidak berizin di kawasan hutan merupakan langkah yang sudah tepat dari pemerintah agar lingkungan segera bisa dipulihkan kembali namun belum dapat dinilai adil sepenuhnya karena sanksi administratif harus benar dijalankan sesuai fungsinya dengan konsisten dan sistem pengawasan yang ketat dan transparan.

Kata kunci : administratif, kawasan hutan, keadilan.