IMPLIKASI PENGGUNAAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA = IMPLICATIONS OF THE USE OF INDIRECT EVIDENCE IN THE EXAMINATION OF CRIMINAL CASES

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji implikasi penggunaan alat bukti tidak langsung dalam pemeriksaan perkara pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Bahan yang digunakan Dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi terhadap publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen sifatnya resmi tetapi masih memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Esensi alat bukti petunjuk dan tidak langsung dalam hukum terletak pada kontribusinya terhadap proses pembuktian dan penegakan keadilan. Alat bukti petunjuk, seperti kesaksian saksi yang melihat langsung peristiwa, memberikan informasi konkret dan kuat yang mengarah pada kebenaran suatu fakta, sering menjadi landasan utama argumen hukum. Sebaliknya, alat bukti tidak langsung memberikan konteks atau mendukung kesimpulan dari bukti lain, meskipun tidak membuktikan fakta secara langsung. Contohnya, rekaman CCTV yang menunjukkan lokasi pelaku tanpa wajahnya memberikan petunjuk penting, tetapi memerlukan interpretasi untuk mengaitkannya dengan tindakan kriminal. Dengan demikian, meskipun alat bukti petunjuk lebih kuat, alat bukti tidak langsung tetap penting dalam membangun narasi yang komprehensif, sehingga keduanya saling melengkapi dalam mencapai keadilan (2) Pengaturan alat bukti tidak langsung dan bukti petunjuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di masa mendatang diharapkan dapat berkembang seiring kemajuan teknologi dan metode investigasi. Dengan meningkatnya penggunaan bukti elektronik, seperti rekaman CCTV, penting untuk memperjelas regulasi terkait penerimaan dan penilaian bukti ini guna memberikan kepastian hukum dan mengurangi interpretasi subjektif. Pengaturan yang baik harus tetap berorientasi pada keadilan dan objektivitas, memastikan hak semua pihak dihormati. Dengan demikian, pengaturan yang lebih baik diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mendukung keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci : Pengamatan Hakim, Pembuktian Tidak Langsung, Petunjuk.