PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PROYEK PEMBANGUNAN MIDDLE RING ROAD MAKASSAR)

DIAN TUTI UTAMI (B111 15 049), Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Proyek Pembangunan Middle Ring Road Kota Makassar). Dibimbing oleh Abrar Saleng (Pembimbing I) dan Muhammad Ilham Arisaputra (Pembimbing II).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembayaran ganti rugi oleh pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum proyek pembangunan Middle Ring Road Kota Makassar. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah dalam menghadapi kendala-kendala pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar. Dengan menetapkan subjek penelitian meliputi instansi terkait dari Pemerintah Pusat yaitu Balai Besar Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional XIII Kota Makassar dan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Metropolitan Kota Makassar, kemudian dari Instansi Pemerintah Kota yaitu Dinas Pertanahan Kota Makassar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan dan data dari Instansi terkait. Analisis yang digunakan yaitu dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.
Hasil dari penelitian ditemukan bahwa pembayaran ganti rugi menuai berbagai reaksi di kalangan masyarakat diantaranya ada yang menolak, ada yang menerima tapi tidak sesuai dengan keinginan dan ada yang diberikan melalui penitipan pengadilan/konsinyasi. Pembayaran ganti kerugian dilakukan yang awalnya oleh Pemerintah Kota Makassar akan tetapi pada tahun 2016 Pembayaran di ambil alih oleh pihak Satuan Kerja Pelaksana Jalan Metropolitan Kota Makassar. Upaya yang ditempuh pemerintah dalam percepatan pemberian ganti kerugian pengalihan tanggung jawab pembayaran ganti rugi dari pemerintah kota ke pemerintah pusat dan pelaksanaan konsinyasi bagi masyarakat yang tidak berada ditempat untuk mempercepat pembangunan Middle Ring Road.