ANALISIS KETENTUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT AGAMA = NALYSIS OF THE SUPREME COURT CIRCULAR LETTER TOWARDS INTERFAITH MARIAGE PERMIT APPLICATION


FADYAH, SITI (2025) ANALISIS KETENTUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT AGAMA = NALYSIS OF THE SUPREME COURT CIRCULAR LETTER TOWARDS INTERFAITH MARIAGE PERMIT APPLICATION. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.

[thumbnail of sampul]
Preview
Image (sampul)
B011201390-pA8fdw9JRG2cWnEN-20250131133655.jpeg

Download (279kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B011201390-1-2.pdf

Download (128kB)
[thumbnail of dapus] Text (dapus)
B011201390-dp.pdf

Download (33kB)
[thumbnail of full teks] Text (full teks)
B011201390-full.pdf
Restricted to Repository staff only until 23 January 2027.

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

ABSTRAK SITI FADYAH (B011201390), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul penelitian “ANALISIS KETENTUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT BERAGAMA DI INDONESIA”. Di bawah bimbingan Andi Bau Inggit A. R. sebagai Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum acara penetapan perkawinan antar-umat yang berbeda agama, serta memahami kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Undang-undang Administrasi Kependudukan terkait pembatasan perkawinan antar-umat yang berbeda. Penelitian ini merupakan metodologi penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Perundang-undangan terkait perkawinan dan hukum acara penetapan perkawinan, serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) mekanisme hukum terkait perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit melalui undang-undang, namun berdasarkan Pasal 21 ayat 3 UU Perkawinan dan Pasal 35 UU Adminduk perkawinan antar-umat agama dapat dicatatkan setelah mendapatkan penentapan pengadilan (2) SEMA No. 2 Tahun 2023 yang merupakan beleidsregel (peraturan kebijakan) memiliki kedudukan di bawah UU Perkawinan dan UU Adminduk, sehingga bertentangan dengan UU Perkawinan dan UU Adminduk serta pencatatan perkawinan antar-umat agama tetap dapat dilakukan sepanjang memiliki penetapan pengadilan. Kata Kunci: Penetapan Perkawinan; SEMA; Perkawinan Beda Agama.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Penetapan Perkawinan; SEMA; Perkawinan Beda Agama.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: - Nurhasnah
Date Deposited: 08 Sep 2025 00:13
Last Modified: 08 Sep 2025 00:13
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/49073

Actions (login required)

View Item
View Item