REFORMULASI NORMA HUKUM TERKAIT PLAGIARISME DALAM HAK CIPTA PASCA LAHIRNYA KECERDASAN BUATAN = REFORMULATION OF LEGAL NORMS RELATED TO PLAGIARISM IN COPYRIGHT AFTER THE EMERGENCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Penelitian ini bertujuan untuk menilai konflik norma hukum hak cipta pasca lahirnya kecerdasan buatan dan untuk mengkritisi bentuk Reformulasi norma hukum hak cipta yang diperlukan pasca lahirnya Kecerdasan Buatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang melakukan kajian secara mendalam terhadap reformulasi UU Hak Cipta dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Komparatif (Comparative Approach), Pendekatan Interdisipliner (Interdisciplinary approach) dan Pendekatan Konsep (conceptual approach). Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), serta referensi berupa buku, jurnal, dan literatur lain yang relevan dengan norma hukum hak cipta pasca lahirnya kecerdasan buatan. Untuk melengkapi dan mendukung bahan hukum primer serta sekunder, dilakukan wawancara dengan ahli hukum, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kecerdasan buatan telah menimbulkan tantangan hukum baru, khususnya terkait plagiarisme. perlindungan hukum terhadap konten yang dihasilkan oleh AI saat ini masih menghadapi ketidakpastian. Solusi sementara, seperti pembayaran royalti atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan dapat diajukan, sementara konsekuensi hukum tetap diatur melalui ketentuan pidana dan denda; (2) reformulasi hukum hak cipta menjadi kebutuhan mendesak, termasuk memperjelas status hukum AI, apakah sebagai subjek hukum atau hanya alat. Salah satu solusi yang diusulkan untuk memahami teknologi AI secara lebih komprehensif dan merancang kebijakan yang relevan dengan perkembangan teknologi adalah melalui uji coba dengan pembentukan regulatory sandbox. Langkah ini bertujuan untuk menjamin keadilan, transparansi, dan kepastian hukum di era digital.

Keyword : Reformulasi, Plagiarisme, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Kecerdasan Buatan.