ANAS, MOH REFORMASI BANGUN (2025) REPOSISI FUNGSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN = REPOSITIONING THE FUNCTION OF THE NATIONAL POLICE COMMISSION IN THE GOVERNMENT SYSTEM. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/49047/1.hassmallThumbnailVersion/B012221053-Cover.jpg)

B012221053-Cover.jpg
Download (353kB) | Preview
![[thumbnail of Bab1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B012221053-1-2(FILEminimizer).pdf
Download (286kB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B012221053-dp(FILEminimizer).pdf
Download (64kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B012221053-full(FILEminimizer).pdf
Restricted to Repository staff only until 4 September 2027.
Download (745kB)
Abstract (Abstrak)
ABSTRAK MOH. REFORMASI BANGUN ANAS (B012 22 1053), REPOSISI FUNGSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN. Dibimbing oleh Anshori Ilyas dan Naswar. Penelitian ini bertujuan untuk mengefektifkan kedudukan komisi kepolisian nasional dan menganalisis kewenangan komisi kepolisian nasional sebagai lembaga pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme Polri. Pembahasan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan penelitian ini mengguanakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Bahan hukum ditelaah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya reposisi Kompolnas didasari pada tujuan awal Kompolnas yang diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal, ternyata selain masih terdapat masalah terkait lemahnya independensi Kompolnas, serta belum adanya kekuatan eksekutorial bagi Kompolnas dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Kedudukan Kompolnas hanya sebatas memberi pertimbangan dan rekomendasi, dimana pertimbangan dan rekomendasi sendiri pada dasarnya di dalam ilmu hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memiliki sanksi yang memaksa untuk diikuti. Dengan demikian diperlukan gagasan penguatan peran Kompolnas dalam pengawasan POLRI. Gagasan ini tidak hanya dapat dituangkan di dalam tingkatan peraturan presiden, melainkan diperlukan adanya penguatan fungsi Kompolnas dalam tingkatan undang-undang dengan melakukan revisi terhadap undang- undang POLRI agar dapat lebih mengefektifkan kedudukan Kompolnas dan terwujudnya optimalisasi Komisi Kepolisian Nasional sebagai Lembaga Pengawasan Fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin Profesionalisme Polri.
Keyword : Kompolnas, Pengawasan, Kewenangan, Kedudukan.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kompolnas, Supervision, Authority, Position. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Rasman |
Date Deposited: | 04 Sep 2025 05:04 |
Last Modified: | 04 Sep 2025 05:04 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/49047 |