Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Tenun Troso Di Kabupaten Jepara = Legal Protection Of Potential Geographical Indications Of Tenun Troso In Jepara Regency

SENDY SARASWATI (B012221007). Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Tenun Troso di Kabupaten Jepara. Dibimbing oleh Winner Sitorus sebagai Pembimbing Utama dan Aulia Rifai sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik dan potensi Tenun Troso Jepara untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis serta mengukur upaya pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam mendorong perlindungan hukum terhadap Tenun Troso Jepara sebagai kekayaan intelektual. Penelitian ini adalah hukum empiris yang mengkaji fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan sehingga dapat mengungkapkan secara detail objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Troso Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif serta disajikan secara deskriptif sehingga memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan (1)Tenun Troso berpotensi mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis karena memenuhi persyaratan Indikasi Geografis yaitu aspek reputasi, kualitas dan karakteristik. Tenun Troso Jepara memiliki reputasi yang telah dikenal oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Kualitas Tenun Troso Jepara didapatkan dari proses pembuatan tenun yang masih tradisional menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Karakteristik Tenun Troso Jepara terletak pada motif yang unik yang hanya ada di Desa Troso. Motif Tenun Troso yang khas dipengaruhi oleh kebudayaan masuknya agama Islam pertama kali di Desa Troso dan kegiatan sehari-hari masyarakat asli Desa Troso yang merepresentasikan kondisi geografis masyarakat Desa Troso. (2) Pemerintah Kabupaten Jepara berperan untuk mewujudkan Tenun Troso sebagai produk Indikasi Geografis dengan melakukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Troso. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya maksimal karena Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menganggap Tenun Troso belum memenuhi berkas persyaratan permohonan Indikasi Geografis seperti daftar pengrajin dan pedagang Tenun Troso, melampirkan kartu anggota organisasi produsen Tenun Troso dan dokumen deskripsi permohonan Indikasi Geografis Tenun Troso.

Keyword : Indikasi Geografis; Perlindungan; Tenun Troso.