IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL TERHADAP UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN = LEGAL IMPLICATIONS OF GRANTING MINERAL MINING BUSINESS LICENCES IN COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS ON ENVIRONMENTAL CONSERVATION EFFORTS

ABSTRAK Nurmi Erawati B012221001 dengan judul “Implikasi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan” (dibimbing oleh Abrar Saleng dan Kahar Lahae). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan pemberian izin pertambangan mineral terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Konawe Kepulauan. Serta menganalisis impilkasi hukum pemberian izin pertambangan Mineral terhadap Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Konawe Kepulauan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dengan pendekatan kasus dan adanya penambahan berupa wawancara secara langsung oleh Dinas PTSP Prov. Sulawesi Tenggara yang disusun secara sistematis dan di analisis sesuai metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) Kewenangan izin usaha pertambangan ada di tangan otoritas pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya pemberi rekomendasi dapat atau tidaknya dikeluarkan izin tambang. Selebihnya pemerintah daerah provinsi dapat diberikan kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat dalam hal pemberian izin sepanjang adanya pelimpahan kewenangan kepadanya. (2) Impilkasi hukum pemberian izin usaha pertambangan mineral terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil didasarkan pada PP No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. PT GKP telah memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan serta persyaratan finansial. Pada akhirnya masyarakat Wawonii menggugat terkait tata ruang dan aspek perizinan dari PT GKP di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga putusan majelis hakim sepakat bahwa Pulau Wawonii tidak diperuntukkan bagi pertambangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keyword : Izin Usaha Pertambangan; Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil; Pelestarian Lingkungan.