KONTRIBUSI PERTAMBANGAN BATUAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG (KAJIAN HUKUM PERTAMBANGAN) = CONTRIBUTION OF ROCK MINING TO COMMUNITY WELFARE IN DUAMPANUA DISTRICT, PINRANG REGENCY (MINING LAW STUDY)

ABDUL RAHMAN FIRMAN (B012212058) “Kontribusi Pertambangan Batuan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Kajian Hukum Pertambangan)” (Dibimbing Oleh Abrar Saleng Dan Zulkifli Aspan) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah terhadap pertambangan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan menganalisis kontribusi pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris, yang berlokasi di kabupaten pinrang, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara pada badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD), dinas energi dan sumberdaya mineral, pelaku usaha, pekerja dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya konsistensi pemerintah kabupaten pinrang dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegaiatan-kegiatan pertambangan di kabupaten pinrang, serta pelaku usaha semena-mena dalam menjalankan kegitan pertambangan yang memikirkan profit tanpa melaksanakan kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan kebijakan yang berlaku. sehingga peneliti menyatakan proses pertambangan di pinrang tidak terkontrol dengan baik seperti apa yang telah ditetapkan pada kebijakan Undang-Undang. Pemerintah, pengusaha dan masyarakat harus kolektif untuk selalu mengedepankan kebijakan hukum pengelolaan usaha pertambangan yang didasarkan pada 4 pilar utama, yaitu kebijakan tata kelola yang demokratis, menggunakan standar kinerja tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan keadilan sosial, dan konsisten dalam penegakan hukum. Pengelolaan pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan kaidah pertambangan yang baik dan melakukan reklamasi serta pasca tambang yang tepat dan terintegrasi. Konsep pengelolaan pertambangan mineral logam harus berbasis pada kesejahteraan masyarakat sekitar tambang dan harus dilakukan melalui pendekatan konsepsional yang menghadirkan kesejahteraan. Pemerintah harus membuat kebijakan pengelolaan pertambangan berdasarkan peraturan hukum yang memadukan antara hukum positif dan nilai kearifan lokal.

Kata kunci: Pertambangan, Kesejahteraan, Hukum.